LATAR BELAKANG

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga. Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan berdasarkan rencana strategik yang dimiliki.
Sesuai Permendagri No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan dan pembangunan daerah adalah organisasi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebagai salah satu SKPD yang dituntut mampu mengembangkan sumber daya organisasinya secara optimal dan mandiri sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Adapun yang terdapat dalam Surat Bupati Blora Nomor 050.09/186 tentang Penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2012 dan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2013, sedangkan tujuan penyusunannya adalah untuk evaluasi kinerja Tahun 2012 serta sebagai pedoman perencanaan program Tahun 2013.

VISI

Visi BPMPP Kabupaten Blora adalah “terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau sehingga mampu menarik investor guna peningkatan pembangunan daerah”.

MISI

Misi BPMPP Kabupaten Blora adalah :
1. Meningkatkan promosi potensi investasi
2. Mewujudkan kerja sama investor.
3. Menciptakan iklim investasi di Kabupaten Blora yang kondusif.
4. Menciptakan iklim investasi yang baik serta kemudahan perijinan.

MOTTO PELAYANAN

motto

Back to Top